Perlakuan Pajak untuk Transaksi Forex

Saat ini, trading forex mulai disukai banyak orang. Aktivitas ini sepertinya sedang tren. Ada juga sebagian orang yang menjadikannya sebagai penghasilan utama juga ada yang baru belajar trading. Tak heran jika para pelaku transaksi perdagangan valas tersibuk sudah mulai mendengar tentang perpajakan. Pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayar oleh setiap warga negara di suatu negara. Pajak itu sendiri biasanya dikenakan pada mereka yang berpenghasilan lebih dari 2 juta. Misalnya sebagai karyawan atau pengusaha. Kemudian masing-masing penghasilan mereka akan dikenakan pajak sebesar 1% dari penghasilan bruto / bruto.

Perlakuan Pajak untuk Perdagangan Forex

Selain karyawan atau pemberi kerja, pajak sekarang juga dikenakan pada perdagangan forex itu sendiri. Seperti kita ketahui bersama, perdagangan forex atau aktivitas perdagangan dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas komersial atau aktivitas komersial. Hal ini dikarenakan aktivitas trading forex tidak dilakukan sebatas keberuntungan saja. Dalam perdagangan valas, diperlukan kemampuan menganalisis perkembangan pasar, sikap manajemen keuangan dan mental yang selalu stabil dalam berbagai situasi. Jelas hampir sama dengan bisnis pada umumnya. Bedanya, bisnis forex ini tidak nyata secara fisik.

Bappebti, PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT kliring Berjangka Indonesia membahas masalah perpajakan. Menurut berita, ada usulan pajak untuk transaksi valas sebesar 10% dari dana yang dijaminkan. Namun agar lebih jelas, penerapan pajak perdagangan valas diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l. Artikel hukum, mengatur pajak penghasilan dengan nama apapun, termasuk transaksi perdagangan forex. Untuk total pembayaran pajak, pedagang valas mengikuti Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan dengan total pajak 50.000.000 adalah 5%
Pendapatan dari 50.000.000 sampai 250.000.000 pajak adalah 15%
Pendapatan melebihi 250.000.000 sampai 500.000.000 pajak adalah 25%
Pendapatan lebih dari 500.000.000 pajak adalah 30%

Untuk pernyataan pajak, operator akan mematuhi tanggung jawab PO WP secara umum. Biasanya dilakukan pada saat mengirimkan SPT tahunan, PPh yang bersangkutan. Ini karena transaksi perdagangan forex dianggap sebagai bagian dari hasil lainnya. Selain itu, masalah transaksi perdagangan ini telah diselesaikan dalam instruksi untuk menyelesaikan pengembalian pajak tahunan pedagang. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi valas yang dilakukan oleh para pedagang tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya. Ini karena pendapatan dari perdagangan forex termasuk dalam pendapatan reguler. Untuk itu bagi Anda yang berdagang di Indonesia perlu memasukkan pembayaran pajak ini dalam perhitungan money management Anda. Karena tidak masalah untung atau rugi tetap harus bayar pajak.

Selain di Indonesia, ada juga pajak di negara dengan regulasi yang ketat. Misalnya di Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Prancis. Hanya di negara-negara ini tarif pajak yang dikenakan tidak tetap. Memang dapat dikatakan bahwa nilai pajak seringkali berubah. Namun, ada juga negara yang memberlakukan pembebasan pajak untuk perdagangan valas seperti Inggris. Tapi kalaupun gratis, ada syarat yang harus dipenuhi. Jadi syaratnya selama trading forex bukan penghasilan utama, trader tidak akan dikenakan pajak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *